Sejarahsistem pemerintahan Demokrasi Parlementer atau Liberal diterapkan di Indonesia pada 1950-1959. Ketika menganut sistem ini, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh perdana menteri bersama presiden sebagai kepala negara. Demokrasi Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara punya peran penting. Erademokrasi parlementer di Indonesia, juga sering kali disebut sebagai era demokrasi konstitusional. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet Presidensial Pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X/1945 pada 16 Oktober 1945 dan diikuti kemudian oleh Maklumat Pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan DemokrasiParlementer by Sejarah jatim Inten 1. Tugas: 1. Melucuti senjata Jepang 2. Memulangkan tentara Jepang 3. Membebaskan tawanan perang 4. Menjaga status quo 2. Pemerintahan sipil Belanda yang dibawa ke Indonesia dipimpin oleh Van Mook. 2.1. Ingin menguasai Indonesia kembali 3. UPAYA MILITER 1. Pertempuran Surabaya tanggal 25 Oktober 1945 2. sistempemerintahan ; parlementer. konstitusi ; UUDS 1945. Presiden : Ir. Soekarno. Wapres : Mohammad Hatta. bulatan ketiga: Latar belakang. Perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Buatlahmind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa demokrasi. Pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. [ORDE BARU] Perkembangan Demokrasi di Indonesia dari Orde Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, memengaruhi keadaan, situasi dan kondisi politik pada waktu itu. Mind mapping sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer. Begitujuga pada masa Demokrasi Liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali UUD 1945, sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan Indonesiaadalah negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga budaya demokrasi sudah mengakar di masyarakat Indonesia. Sistem demokrasi memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Pada periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem Demokrasi Palementer atau Demokrasi Liberal. Buatlahmind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer - 7715061 Claudiniabra Claudiniabra 04.10.2016 Sejarah Sekolah Menengah Atas terjawab • terverifikasi oleh ahli Buatlah mind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1 Lihat jawaban Iklan Iklan gumantinr gumantinr MasterTeacher. Halo Latifah I Sistem kepartaian yang ada di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan, hanya ada satu partai yaitu Partai Nasional Indonesia sesuai keputusan sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan SISTEMPEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kabinet Djuanda ( 9 April 1957- 5 Juli 1959) Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga vC1Pnb5. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan pemerintahan demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin terpimpin dikenal dengan pemerintahan terkelola dengan peningkatan otokrasi, dalam artian lain negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah di bawah pemerintahan penguasa era demokrasi terpimpin adalah sebuah periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Praktik secara resmi demokrasi terpimpin berlangsung di Indonesia dari tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966, periode ini juga disebut dengan istilah Orde sistem politik demokrasi terpimpin, negara menggunakan prinsip-prinsip demokrasi beserta nilainya namun dengan satu pengecualian. Negara dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum dan juga untuk melindungi segenap bangsa yang ada di dalamnya. Namun tugas negara harus berada dalam panduan dan pimpinan seorang tokoh pusat, yakni Juga Mengenal Cyber Law dan AturannyaInvasi dan International Humanitarian LawMengenal Suprastruktur Politik IndonesiaCiri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi. Terdapat lembaga tinggi negara yang ada saat periode Indonesia era demokrasi terpimpin, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung dari sistem demokrasi terpimpin di antaranya adalah 1. Untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia2. Untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Apa itu mind mapping? Simak pengertian mind mapping dan bagaimana cara membuatnya agar mempermudah segala pekerjaan sehari-hari! Contoh Mind Mapping – Kamu mungkin pernah mendengar teknik mind mapping atau peta pikiran bukan? Teknik ini seringkali digunakan untuk pembelajaran para siswa di sekolah atau kampus agar lebih efektif saat sedang belajar. Namun, teknik mind mapping tidak hanya digunakan oleh pelajar saja. Dalam dunia pekerjaan mind mapping juga dapat digunakan untuk brainstorming, presentasi, meeting, atau bahkan project management. Mind mapping ini biasanya berisikan diagram gambar untuk mengatur informasi secara visual. Diagram gambar tersebut akan membantu merepresentasikan gagasan dan ide-ide yang di dalam pikiran kamu. Baca Juga Mau Jadi Desain Grafis? Ketahui Pengertian & Tips Berikut Ini! Apa Itu Mind Mapping? Sumber Paxels Mind mapping adalah ilustrasi visual dari konsep atau ide sebagai struktur kompleks yang terdiri dari beberapa cabang sub topik berupa kotak atau lingkaran. Cabang-cabang ini kemudian akan dihubungkan dengan garis, kata, atau frasa penghubung yang diatur di sekitar konsep sentral atau topik utama. Struktur mind map atau peta pikiran biasanya memiliki hubungan hierarki, di mana kotak atau lingkaran akan mewakili topik dan sub topik yang dihubungkan dengan ekspresi deskriptif untuk menjelaskan hubungan timbal balik dengan lebih baik. Singkatnya mind mapping membantu seseorang untuk menggambarkan pemikiran ide yang mereka miliki dan menganalisis apa yang mereka tahu dan tidak tahu. Dengan adanya mind mapping ini, seseorang dapat memperluas pengetahuan yang mereka miliki dan merepresentasikannya secara terstruktur. Baca Juga Cara Membuat Google Sheet Permudah Pekerjaan Contoh Mind Mapping Sumber Paxels Sampai di sini mungkin kamu masih bertanya-tanya sebenarnya seperti apa sih mind mapping itu? Untuk membantumu memahami seperti apa peta pikiran, kamu bisa melihat beberapa contoh mind mapping berikut ini 1. Brainstorming Sumber Focus Kamu menghadapi jalan buntu saat diminta untuk memikirkan suatu konsep, ide, atau gagasan? Salah satu cara yang bisa membantumu untuk mengembangkan ide-ide yang kamu miliki adalah dengan melakukan brainstorming. Kamu bisa melakukan brainstorming dengan cara membuat peta pikiran. Tulis gagasan utama dari idemu di tengah halaman, lalu tulis setiap ide-ide yang berkaitan di sekitar gagasan utama. Ini akan memudahkan kamu untuk mengembangkan ide-ide yang kamu punya. 2. Presentasi Sumber Focus Kamu mungkin pernah mengalami situasi di mana kamu merasa sulit mempresentasikan suatu materi bukan? Saat menghadapi situasi tersebut kamu bisa membuat peta pikiran untuk memudahkan kamu ketika presentasi. Peta pikiran ini akan membantu kamu untuk membagi materi presentasi menjadi beberapa sub bagian. Dari sub bagian tersebut kamu bisa mulai mengembangkan materi dan pada akhirnya kamu dapat melihat kembali seluruh materi yang akan kamu presentasikan sebagai satu kesatuan. 3. Daftar Tugas Sumber Focus Sering kewalahan karena melupakan tugas? Mind mapping bisa jadi solusi agar kamu tidak melupakan tugas-tugas yang perlu kamu kerjakan. Saat memasuki semester baru, kamu bisa mulai membuat peta pikiran tentang daftar tugas atau apa yang perlu kamu lakukan selama satu semester tersebut. Kamu bisa menulis tugas rumah, research, materi ujian, dan daftar baca yang perlu kamu ingat. Dengan begini, kamu tidak akan melupakan tugas-tugas penting yang harus kamu kerjakan. 4. Essay Sumber Focus Mind mapping dapat kamu gunakan untuk berbagai hal, tidak hanya terpaku untuk membantu mengembangkan ide atau gagasan yang kamu miliki terkait suatu topik. Kamu bisa menggunakan mind mapping untuk membantu membuat essay yang lebih baik, seperti mengumpulkan argumen dan kutipan dari berbagai sumber yang ingin kamu kutip. Cara ini akan membantu kamu untuk menguraikan struktur essay yang sedang kamu buat. 5. Hafalan Sumber Focus Kamu mengalami kesulitan ketika harus menghafal? Jangan khawatir, membuat mind mapping dapat membantu kamu menghafal semua jenis informasi yang kamu butuhkan. Visual dari diagram grafis yang disajikan oleh peta pikiran akan membantu untuk merangsang otak untuk lebih terampil dalam mengingat. Untuk membantumu menghafal, kamu bisa membuat peta pikiran dengan banyak gambar, warna, dan simbol-simbol yang memberikan visualisasi yang demikian kamu akan lebih mudah untuk menghafal informasi yang kamu butuhkan. Cara Membuat Mind Mapping Sumber Untuk kamu yang masih bingung tentang bagaimana cara membuat mind mapping yang bagus, kamu bisa melihat contoh mind mapping di atas. Gambar mind mapping tersebut menunjukkan beberapa cabang yang bisa kamu buat dengan menggunakan peta pikiran. Langkah/ cara membuat mind mapping Mulailah dengan menulis atau menggambar ide atau gagasan yang ingin kamu kembangkan di tengah halaman kosong. Untuk memudahkan pembuatan mind mapping, sebaiknya kamu memilih halaman berbentuk membuat ide utama, kamu bisa mulai mengembangkan sub topik terkait topik utama peta masing-masing sub topik ke tengah topik utama dengan membuat sebuah garis penghubung. Kamu juga bisa membuat sub topik yang lebih kecil dari sub topik sebelumnya dengan membuat hierarki sub topik sesuai keinginan untuk menulis sesingkat mungkin dengan satu atau dua kata topik saja, dan usahakan untuk tidak menulis frasa lengkap pada peta pikiran, karena ini akan membuat mind mapping-mu menjadi kurang proses tersebut sampai semua ide dan gagasan yang ada di pikiranmu tertuang dalam peta pikiran mempercantik mind mapping kamu juga bisa menggunakan warna, gambar, atau simbol yang kamu suka untuk meningkatkan visual peta juga bisa memvariasikan ukuran teks, bentuk gambar, warna, dan simbol. Jangan lupa untuk menekankan poin-point penting dengan menabalkan garis atau teks pada topik yang kamu inginkan. Baca Juga Apa Tanda Zona Nyaman Dalam Pekerjaan? Simak Tandanya! Nah, itu dia Toppers pengertian mind mapping dan cara membuat mind mapping. Gimana Toppers, tidak sulit bukan? Kamu bisa menggunakan peta pikiran ini untuk merangsang otak dan pikiranmu saat sedang berhadapan jalan buntu. Untuk kamu yang ingin membuat peta pikiran, kamu bisa membuatnya secara digital di laptop dan komputer, atau membuatnya secara manual menggunakan selembar kertas, pensil warna, dan krayon. Sekarang kamu bisa beli perlengkapan untuk membuat mind map seperti, pensil, penggaris, dan peralatan menulis lainnya yang semuanya bisa kamu dapatkan di Tokopedia! Temukan berbagai macam pelatihan Kartu Prakerja yang bermanfaat di Tokopedia dan dapatkan sertifikatnya dengan mudah! Penulis Nyimas Pamela 1. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan Pengertian Sistem PemerintahanIstilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. kata-kata itu berartia. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuataub. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintaha adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berati kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudikatif yang berati kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislative dan system pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksakan kekuasaan eksekutif dan melaksakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/cabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet Perbandingan Antara Indische Staatsregeling Dengan UUD 1945Secara umum telah diyakini bahwa sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 itu adalah sistem presidensial. Keyakinan ini secara yuridis samasekali tidak berdasar. Tidak ada dasar argumentasi yang jelas atas keyakinan ini. Apabila diteliti kembali struktur dan sejarah penyusunan UUD 1945 maka tampaklah bahwa sebenarnya sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 itu adalah sistem campuran. Namun sistem campuran ini bukan campuran antara sistem presidensial model Amerika Serikat dan sistem parlementer model Inggris. Sistem campuran yang dianut oleh UUD 1945 adalah sistem pemerintah­an campuran modelIndische Staatsregeling konstitusi’ kolonial Hindia Belanda dengan sistem pemerintahan sosialis model Uni Sovyet. Semua lembaga negara kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, merupakan turunan langsung dari lembaga-lembaga pemerintahan Hindia Belanda dahulu, yang berkembang melalui pengalaman sejarahnya sendiri sejak zaman VOC. Sementara itu, sesuai dengan keterangan Muhammad Yamin 1971 yang tidak lain adalah pengusulnya, MPR itu dibentuk dengan mengikuti lembaga negara Uni Sovyet yang disebut Sovyet Tertinggi. Secara ringkas, maka apabila lembaga-lembaga pemerintahan Hindia Belanda menurut Indische Staatsregeling dan lembaga-lembaga negara Indonesia menurut UUD 1945 tersebut disejajarkan, maka akan tampak sebagai berikut Majelis Permusyawaratan RakyatSovyet TertinggiPresiden/Wakil PresidenGouverneur Generaal/ Luitenant Gouverneur GeneraalDewan Pertimbangan AgungRaad van Nederlandsch-IndieDewan Perwakilan RakyatVolksraadBadan Pemeriksa KeuanganAlgemene RekenkamerMahkamah AgungHooggerechtshof van Nederlandsch-Indie4. Sistem Pemerintahan Indonesiaa. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai adalah negara yang berdasarkan atas hukum rechtsstaat.Sistem negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan kepala negara tidak tak tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkanya. Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisiadanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada terdiri atas dua bagian bikameral, Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget anggaranDengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Sebelum diadakan amandemen UUD 1945, sebagai konstitusi tertulis UUD 1945 menyediakan satu pasal yang khusus mengatur tentang cara perubahan UUD, yaitu pasal 37, yang berbunyi a. Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang UUD 1945 dilaksanakan secara bertahap, yaitu1. Amandemen Pertama 19 Oktober 19992. Amandemen Kedua 18 Agustus 20003. Amandemen Ketiga 10 November 20014. Amandemen Keempat 10 Agustus 2002 Kelebihan Sistem Pemerintahan IndonesiaPresiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Sistem Pemerintahan IndonesiaAda kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif rakyat terhadap pemerintah kurang rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat pemerintahan Indonesia dari masa ke masaSecara garis besar sejarah Indonesia terbagi atas tiga masa, yaitu masa Orde lama, masa Orde baru, dan masa Sistem pemerintahan Indonesia masa orde lamaMasa pemerintahan orde lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah kepemimpinan presiden Soekarno. Penyebutan masa “orde lama” merupakan istilah yang diciptakan pada masa orde baru. Sebenarnya Soekarno tidak begitu menyukai istilah “orde lama” ini. Ia lebih suka menyebut masa kepemimpinannya dengan istilah “orde revolusi”. Pada tanggal 18 agustus 1945, Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar Negara. Sebenarnya di bawah UUD 1945 telah tercantum bahwa Indonesia menggunakan system pemerintahan setelah tiga bulan terjadi penyimpangan terhadap UUD itu adalah mengenai pembentukan cabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai perdana menteri. Sehingga pada masa ini, dipengaruhi oleh Belanda, Indonesia menggunakan system parlementer. Masa parlementer berakhir ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli System pemerintahan masa orde baruIstilah “orde baru” di pakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekrno orde lama dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era orde baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965. Pada masa orde baru, awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Namun, dalam perkembangannya kehidupan demokrasi era orde baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin. System pemerintahan presidential juga terlihat soeharto menetapkan demokrasi pancasila sebagai system pemerintahan Indonesia. c System pemeritahan masa reformasiEra reformasi dimulai dari tumbangnya kekusaan soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksnaan system pemerintahan demokrasi pancasila diterapkan sesuai dengan asa demokrasi yang berlandaskan pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara Kesimpulan Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial parlemen. Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada diluar pengawasan legislatif maka sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antar sistem pemerintahan negara itu. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi. Post Views 11,385